Tinggalkan komentar

SEIMBANGKAN BAHAN PANGAN, KUNCI AGAR IMPOR DIHENTIKAN


20131015_144508Kebijakan impor yang diyakini oleh pemerintah Indonesia mampu menekan harga dan ketersediaan bahan makanan pokok kini terus menjadi sorotan. Bagimana tidak, impor bahan makanan pokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari data BAPENAS tahun 2006, defisit neraca perdagangan bidang pertanian sebesar US$28,03 juta, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi US$ 5.509 miliar atau setara dengan 5 triliun lebih. Itu artinya dalam waktu 5 tahun, impor bahan makanan pokok telah naik hingga 200 kali lipat. Tiga kebijakan strategis terkait dengan impor komoditi pangan telah diterbitkan oleh Pemerintah melalui kementrian perdagangan, dimana menetapkan kebijakan terhadap kedelai, daging sapi, dan buah ataupun sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai. Kedua, Permendag Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Ketiga, Permendag Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Penetapan kebijakan impor oleh pemerintah, lebih ditujukan dalam penyelematan perekonomian nasional melalui pengendalian harga, dan ketersediaan komoditi untuk menekan inflasi, karena perekonomian nasional akan stabil jika konsumsinya juga stabil. Disamping itu, produksi dalam negeri juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan untuk satu wilayah sekalipun. Pemerintah mengharapkan agar ketersedian tetap terjaga, harga barang terkendali, stabilitas harga tercapai, dan inflasi bisa ditekan karena konsumsi atau daya beli tetap tinggi, dengan cara tetap memperlancar arus impor mengimpor ini.

Kebijakan impor yang telah ditetapkan pemerintah bukannya menguntungkan negara, malah sebaliknya. Harga bahan makanan pokok naik, pasar dipenuhi komoditi impor, dan akhirnya merugikan petani lokal. Diakui atau tidak, kebijakan pemerintah ini khususnya kebijakan impor sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditi lokal, akibatnya harga kedelai dan sapi impor naik karena produksi lokal berkurang, namun jika tidak dilaksanakan maka harga komoditi lokal akan anjlok karena produksi lokal berlebihan. Jadi akar masalahnya lebih kepada ketidak seimbangan antara ketersediian dan pengaturan harga oleh pemerintah. Mau tidak mau pemerintah harus menetapkan kebijakan “kurangi impor”, siapkan rencana swasembada pangan berkelanjutan dengan menstabilkan dan menyeimbangkan ketersediaan, kulitas, dan harga bahan makanan pokok, dan akhirnya bisa menetapkan kebijakan “stop impor”, tidak pada tahun 2014, namun bisa saja diatas 2020 karena semua itu butuh proses.

20131014_164649

Solusinya, pemerintah mulai saat ini harus bisa memulai rencana swasembada pangan dengan menyeimbangkan ketersediaan, kualitas, dan harga bahan makanan pokok, serta perlahan mengurangi jumlah komoditi impor dengan terus mendorong penggunaan hasil pertanian lokal  sebagai sebuah kebutuhan dan menguatkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah  bisa menetapkan suatu daerah sebagai penghasil komoditi tertentu yang cocok dengan daerah tersebut, memanfaatkan lahan “tidur”, memasang target produksi, dan menjamin ke petani bahwa apa yang telah mereka usahakan akan “dibeli” oleh pemerintah dengan harga tinggi, disamping itu pemerintah juga harus mau “meminjamkan dana” untuk bidang pertanian dengan cara seperti ini mulai dari produksi, panen, distribusi, hingga masuk ke pasar di seluruh indonesia, sehingga dengan begitu ketersediaan pangan terkendali, kulitas terjamin, dan kita dapat mulai kebijakan “stop impor” tersebut tanpa merugikan pihak manapun. Harusnya baik pemerintah mupun petani harus tahu potensi daerah masing masing. Para petani juga harus dibekali dengan pengetahuan yang lebih unggul dan mau keluar dari kebiasaan kebiasaan lama mereka, dan disinilah peran sarjana pertanian kedepan yang harus punya target dan mampu mewujudkan dan membantu pemerintah dalam swasembada pangan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus mengevaluasi dan mengawas langsung agar tidak terjadi praktek yang tidak diinginkan oleh oknum oknum tertentu.

Dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, sarjana, masyarakat, dan petani dalam mewujudkan semua itu sesuai dengan peran masing masing karena swasembada pangan adalah tujuan kita bersama bukan tujuan pemerintah saja. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik hingga jejaring sosial. Memang cara yang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam melakukannya, oleh karena itu semuanya butuh proses dan harus dimulai dari sekarang juga. Kita tidak akan bisa melakukannya dengan cepat, namun pasti bisa mencapainya dikemudian hari dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan tentunya.

Hasil akhir yang dapat dicapai adalah ketersediaan dan harga pangan yang stabil, kualitas komoditi terjamin, swasembada pangan terwujud, lepas dari kebijakan impor, dan yang paling menjadi kebanggaan adalah suatu saat negara kita adalah negara pengekspor yang ternama bagi negara negara lainnya.

 

________________HANYA IDE__________________Follow up LKTI Studentday FPP 2013

Tinggalin jejak dengan ngisi komentar ya

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: